Remahan.com

ASN Dilarang Mudik, Bagi Pelanggar Diberi Sanksi

REMAHAN.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melarang seluruh PNS alias ASN mudik ke kampung halamannya masing-masing. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona baru Covid-19.

Larangan tersebut tertuang dalam SE Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Covid-19.

Pengumuman larangan tersebut dipublikasikan melalui akun resmi Kementerian PANRB melalui akun Twitter resmi @kempanrb.

"Di tengah pandemi ini, ASN diminta untuk tidak mudik guna memutus penyebaran Covid-19 di Indonesia," tulis Kementerian PANRB seperti dikutip Suara.com, Kamis (2/4/2020).

Baca: Ini Pesan Khusus Sekdako M Jamil pada Kadisdik Pekanbaru

Dalam surat edaran Menteri PANRB, ASN dilarang bepergian keluar kota dan/atau mudik selama status darurat bencana akibat virus corona masih berlaku.

Sesuai Keputusan Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, status darurat bencana akibat virus corona diperpanjang hingga 29 Mei 2020.

Larangan mudik tersebut dilakukan guna mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko Covid-19 akibat mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) juga diminta untuk memastikan agar tidak ada ASN yang melanggar aturan tersebut. ASN yang tak mengindahkan aturan tersebut dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin pegawai.

Baca: Razia Prokes di Pekanbaru Masih Berlanjut, Ini Penjelasan Kasatpol PP

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengimbau kepada seluruh ASN untuk berkomitmen dalam menjalankan arahan Presiden Joko Widodo. Selain itu, ia juga meminta ASN menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar dengan mengingatkan masyarakat lainnya agar tidak mudik.

"Saya mohon ASN berkomitmen mengikuti arahan Presiden untuk terus melaksanakan tugas-tugas kesehariannya termasuk mengingatkan masyarakat untuk tidak mudik dan menjaga jarak dalam upaya pencegahan penyebaran virus ini," ungkapnya. Rm

217 0

Artikel Terkait

Ada 155 Peritiwa Kebakaran yang Ditangani DPKP Pekanbaru, dari Bangunan Hingga Karhutla
Ada 155 Peritiwa Kebakaran yang Ditangani DPKP Pekanbaru, dari Bangunan Hingga Karhutla

Peristiwa

Ada 155 Peritiwa Kebakaran yang Ditangani DPKP Pekanbaru, dari Bangunan Hingga Karhutla

Peran Satgas Covid-19 Pekanbaru akan Diperkuat
Peran Satgas Covid-19 Pekanbaru akan Diperkuat

Peristiwa

Peran Satgas Covid-19 Pekanbaru akan Diperkuat

Perwako PHB, Wawako Ayat Tekankan Aktivitas Normal Namun Patuhi Prokes
Perwako PHB, Wawako Ayat Tekankan Aktivitas Normal Namun Patuhi Prokes

Peristiwa

Perwako PHB, Wawako Ayat Tekankan Aktivitas Normal Namun Patuhi Prokes

Artikel Lainnya

Libur Akhir Tahun Ada Pos Penjagaan Masuk Kota, Ini Penjelasan Sekdako Pekanbaru
Libur Akhir Tahun Ada Pos Penjagaan Masuk Kota, Ini Penjelasan Sekdako Pekanbaru

Peristiwa

Libur Akhir Tahun Ada Pos Penjagaan Masuk Kota, Ini Penjelasan Sekdako Pekanbaru

Ini Tugas Prioritas Wako Firdaus Bagi Sekdako M Jamil Usai Dilantik
Ini Tugas Prioritas Wako Firdaus Bagi Sekdako M Jamil Usai Dilantik

Peristiwa

Ini Tugas Prioritas Wako Firdaus Bagi Sekdako M Jamil Usai Dilantik

Kadis PUPR Sebut Masterplan Penanganan Banjir Pekanbaru Rampung
Kadis PUPR Sebut Masterplan Penanganan Banjir Pekanbaru Rampung

Peristiwa

Kadis PUPR Sebut Masterplan Penanganan Banjir Pekanbaru Rampung

Komentar