Remahan.com

Omnibus Law Tidak Lagi Wajibkan Produk Bersertifikat Halal

REMAHAN.com - Pemerintah menghapus sejumlah pasal dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di dalam draft Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja. Penghapusan tersebut tertulis dalam pasal 552 draft Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

"Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi pasal 552 draft Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja seperti yang diterima Republika.co.id, Selasa (21/1).

Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 berbunyi, "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Selain pasal 4, Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja juga mencabut pasal 29, pasal 42, pasal 44 yang menjadi turunan pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014.

Berikut bunyi masing-masing pasal yang dicabut.

Pasal 29

Baca: Ini Pesan Khusus Sekdako M Jamil pada Kadisdik Pekanbaru

(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.

(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: a. data Pelaku Usaha; b. nama dan jenis Produk; c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan d. proses pengolahan Produk.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 42

(1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.

Baca: Razia Prokes di Pekanbaru Masih Berlanjut, Ini Penjelasan Kasatpol PP

(2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 44

(1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

(2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.

Baca: Ada 155 Peritiwa Kebakaran yang Ditangani DPKP Pekanbaru, dari Bangunan Hingga Karhutla

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

100 0

Artikel Terkait

Peran Satgas Covid-19 Pekanbaru akan Diperkuat
Peran Satgas Covid-19 Pekanbaru akan Diperkuat

Peristiwa

Peran Satgas Covid-19 Pekanbaru akan Diperkuat

Perwako PHB, Wawako Ayat Tekankan Aktivitas Normal Namun Patuhi Prokes
Perwako PHB, Wawako Ayat Tekankan Aktivitas Normal Namun Patuhi Prokes

Peristiwa

Perwako PHB, Wawako Ayat Tekankan Aktivitas Normal Namun Patuhi Prokes

Libur Akhir Tahun Ada Pos Penjagaan Masuk Kota, Ini Penjelasan Sekdako Pekanbaru
Libur Akhir Tahun Ada Pos Penjagaan Masuk Kota, Ini Penjelasan Sekdako Pekanbaru

Peristiwa

Libur Akhir Tahun Ada Pos Penjagaan Masuk Kota, Ini Penjelasan Sekdako Pekanbaru

Artikel Lainnya

Ini Tugas Prioritas Wako Firdaus Bagi Sekdako M Jamil Usai Dilantik
Ini Tugas Prioritas Wako Firdaus Bagi Sekdako M Jamil Usai Dilantik

Peristiwa

Ini Tugas Prioritas Wako Firdaus Bagi Sekdako M Jamil Usai Dilantik

Kadis PUPR Sebut Masterplan Penanganan Banjir Pekanbaru Rampung
Kadis PUPR Sebut Masterplan Penanganan Banjir Pekanbaru Rampung

Peristiwa

Kadis PUPR Sebut Masterplan Penanganan Banjir Pekanbaru Rampung

Razia Prokes di Pekanbaru Sasar Pengguna Jalan
Razia Prokes di Pekanbaru Sasar Pengguna Jalan

Peristiwa

Razia Prokes di Pekanbaru Sasar Pengguna Jalan

Komentar