Remahan.com

Omnibus Law Tidak Lagi Wajibkan Produk Bersertifikat Halal

REMAHAN.com - Pemerintah menghapus sejumlah pasal dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di dalam draft Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja. Penghapusan tersebut tertulis dalam pasal 552 draft Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

"Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi pasal 552 draft Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja seperti yang diterima Republika.co.id, Selasa (21/1).

Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 berbunyi, "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Selain pasal 4, Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja juga mencabut pasal 29, pasal 42, pasal 44 yang menjadi turunan pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014.

Berikut bunyi masing-masing pasal yang dicabut.

Pasal 29

Baca: Bupati Pelalawan HM Harris Salurkan BLT Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19

(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.

(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: a. data Pelaku Usaha; b. nama dan jenis Produk; c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan d. proses pengolahan Produk.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 42

(1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.

Baca: Bupati HM Harris Panen Raya Serta Serahkan BLT-DD Bersama Ketua DPRD dan Kepala OPD

(2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 44

(1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

(2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.

Baca: Pihak Kemenko Perekonomian Bantah Ruangguru Dapat Proyek Rp 5,6 Triliun

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

87 0

Artikel Terkait

Nelayan Rohil Bakar Kapal Tangkap Ikan dari Sumut
Nelayan Rohil Bakar Kapal Tangkap Ikan dari Sumut

Peristiwa

Nelayan Rohil Bakar Kapal Tangkap Ikan dari Sumut

Diduga Masalah Warisan, Paman Bacok Keponakannya
Diduga Masalah Warisan, Paman Bacok Keponakannya

Peristiwa

Diduga Masalah Warisan, Paman Bacok Keponakannya

Pesta di Tengah Karantina Wilayah, Tersangka: Kami Pelopor Anti-Lockdown
Pesta di Tengah Karantina Wilayah, Tersangka: Kami Pelopor Anti-Lockdown

Peristiwa

Pesta di Tengah Karantina Wilayah, Tersangka: Kami Pelopor Anti-Lockdown

Artikel Lainnya

Tenaga Medis Satu Keluarga Dibacok
Tenaga Medis Satu Keluarga Dibacok

Peristiwa

Tenaga Medis Satu Keluarga Dibacok

Bandar Narkoba Pemilik Harta Triliunan Rupiah Dituntut Hukuman Mati
Bandar Narkoba Pemilik Harta Triliunan Rupiah Dituntut Hukuman Mati

Peristiwa

Bandar Narkoba Pemilik Harta Triliunan Rupiah Dituntut Hukuman Mati

ASN Dilarang Mudik, Bagi Pelanggar Diberi Sanksi
ASN Dilarang Mudik, Bagi Pelanggar Diberi Sanksi

Peristiwa

ASN Dilarang Mudik, Bagi Pelanggar Diberi Sanksi

Komentar