Remahan.com

Perang Tarif, Gojek dan Grab Kembali Bersatu Minta Ojol Maxim Ditutup

REMAHAN.com - Sejumlah pengemudi Gojek dan Grab mendatangi kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Surakarta dan menuntut agar operator ojek online asal Rusia Maxim diblokir.

Beberapa perwakilan ojol Gojek dan Grab melakukan audiensi dengan Kepala Dishub Surakarta, Hari Prihatno dan perwakilan Kementerian Perhubungan. Mereka mempertanyakan izin dan menuntut agar tarif Maxim disesuaikan dengan Permenhub 12 Tahun 2019 tentang ojek online.

"Kami datang untuk mempertanyakan adanya ojek Maxim di Solo, padahal izinnya belum ada. Tarifnya pun tidak sesuai Permenhub," kata juru bicara Gojek, Bambang Wijanarko, di kantor Dishub Surakarta, seperti dikutip dari detikcom, Jumat (20/12/2019).

Dari audiensi tersebut seperti dimuat CNBCIndonesia.com, pihaknya mendapatkan informasi bahwa hari ini merupakan batas akhir penyerahan berkas dari Maxim ke Kementerian Perhubungan. Bambang pun meminta pemerintah tegas dengan memblokir Maxim jika persyaratan belum dipenuhi.

Baca: Ini Pesan Khusus Sekdako M Jamil pada Kadisdik Pekanbaru

"Selama izin belum lengkap seharusnya diblokir dulu. Hari ini kan katanya terakhir penyerahan dokumen," ujarnya.

Adapun tarif minimal Gojek dan Grab ialah Rp 7.000 sampai Rp 10.000 untuk 4 km. Sedangkan Maxim menerapkan tarif minimal sebesar Rp 3.000.

Sementara itu, Hari Prihatno mengatakan Kemenhub telah melakukan pertemuan dengan Maxim terkait keluhan ojol di Solo. Maxim pun telah ditegur karena tidak patuh pada Permenhub 12 tahun 2019.

"Kemenhub dan Maxim sudah melakukan pertemuan di Jakarta. Kemenhub sudah memberikan teguran kepada Maxim. Kalau soal perizinan, Dishub tidak tahu, karena izin ada di pusat dan provinsi," ujar Hari.

Baca: Razia Prokes di Pekanbaru Masih Berlanjut, Ini Penjelasan Kasatpol PP

Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Angkutan Perkotaan Direktorat Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, B Wahyu H, membenarkan bahwa hari ini adalah tenggat waktu bagi Maxim untuk membuktikan pihaknya tidak bersalah.

"Jika hari ini tidak menyerahkan dokumen, maka akan kami ajukan ke Kementerian Kominfo untuk melakukan teguran hingga pemblokiran kepada Maxim. Karena izin aplikasi kan ada di Kominfo," katanya.

Menurutnya, kasus serupa pernah dilakukan Maxim di beberapa daerah, yakni Lampung dan Balikpapan. Dia meminta seluruh pihak menahan diri hingga persoalan selesai.

"Ini sudah kami proses. Kami kan birokrat, butuh waktu untuk menyelesaikan, karena harus berkoordinasi dengan kementerian lain. Kami minta seluruh pihak menahan diri dulu," katanya. Rm

110 0

Artikel Terkait

Ada 155 Peritiwa Kebakaran yang Ditangani DPKP Pekanbaru, dari Bangunan Hingga Karhutla
Ada 155 Peritiwa Kebakaran yang Ditangani DPKP Pekanbaru, dari Bangunan Hingga Karhutla

Peristiwa

Ada 155 Peritiwa Kebakaran yang Ditangani DPKP Pekanbaru, dari Bangunan Hingga Karhutla

Peran Satgas Covid-19 Pekanbaru akan Diperkuat
Peran Satgas Covid-19 Pekanbaru akan Diperkuat

Peristiwa

Peran Satgas Covid-19 Pekanbaru akan Diperkuat

Perwako PHB, Wawako Ayat Tekankan Aktivitas Normal Namun Patuhi Prokes
Perwako PHB, Wawako Ayat Tekankan Aktivitas Normal Namun Patuhi Prokes

Peristiwa

Perwako PHB, Wawako Ayat Tekankan Aktivitas Normal Namun Patuhi Prokes

Artikel Lainnya

Libur Akhir Tahun Ada Pos Penjagaan Masuk Kota, Ini Penjelasan Sekdako Pekanbaru
Libur Akhir Tahun Ada Pos Penjagaan Masuk Kota, Ini Penjelasan Sekdako Pekanbaru

Peristiwa

Libur Akhir Tahun Ada Pos Penjagaan Masuk Kota, Ini Penjelasan Sekdako Pekanbaru

Ini Tugas Prioritas Wako Firdaus Bagi Sekdako M Jamil Usai Dilantik
Ini Tugas Prioritas Wako Firdaus Bagi Sekdako M Jamil Usai Dilantik

Peristiwa

Ini Tugas Prioritas Wako Firdaus Bagi Sekdako M Jamil Usai Dilantik

Kadis PUPR Sebut Masterplan Penanganan Banjir Pekanbaru Rampung
Kadis PUPR Sebut Masterplan Penanganan Banjir Pekanbaru Rampung

Peristiwa

Kadis PUPR Sebut Masterplan Penanganan Banjir Pekanbaru Rampung

Komentar