Remahan.com

Sumatera Barat Akan Sahkan Peraturan Khusus Perzinahan dan LGBT

REMAHAN.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat berusaha merampungkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat karena ditargetkan disahkan pada awal Februari 2020.

Awalnya rancangan peraturan itu berisi 61 pasal tetapi akan ditambah menjadi 69 pasal. Dua pasal di antaranya, yakni pasal 26 dan pasal 27, mengatur tentang perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dan perzinaan.

DPRD mengklaim, dua pasal khusus dalam rancangan peraturan itu untuk menjawab kegelisahan masyarakat tentang persoalan LGBT dan perzinaan di Sumatera Barat karena kedua masalah dianggap menjadi perhatian publik akhir-akhir ini.

Menurut Ketua Pembahas Rancangan Perda itu, M Nurnas, pembahasan tentang LGBT merujuk pada peraturan perundang-undangan yang disebut "kelompok minoritas". DPRD Sumatera Barat menyelaraskan frasa itu ke dalam permasalahan LGBT yang juga dianggap kelompok minoritas.

Baca: Ini Pesan Khusus Sekdako M Jamil pada Kadisdik Pekanbaru

"Dan ini harus menjadi perhatian bagi kita di provinsi Sumbar, yang konon kabarnya cukup tinggi angka estimasi sebarannya (LGBT)," kata Nurnas seperti dimuat Viva.co.id, Kamis, 16 Januari 2020.

Dalam rancangan peraturan itu, Satuan Polisi Pamong Praja diberi kewenangan tidak hanya menangkap atau menindak, melainkan mencegah dan membina agar komunitas LGBT itu dikembalikan hingga normal. Sebab, menurut Dinas Kesehatan, dokter dan para ahli, perilaku menyimpang bisa diobati.

Nurnas mengingatkan, rancangan perda itu tak murni mengatur tentang LGBT, melainkan masuk dalam masalah ketertiban masyarakat dan, karena itu, dinamai Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Mengenai pasal yang mengatur tentang perzinaan, menurutnya, merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, jika di KUHP disebut orang yang bekeluarga yang berbuat, di Perda itu mengatur juga perilaku kalangan muda.

Baca: Razia Prokes di Pekanbaru Masih Berlanjut, Ini Penjelasan Kasatpol PP

"Jadi, ada hubungannya dengan perilaku orang yang berada di luar yang bekeluarga. Hukum di Minang itu tidak individu; hukum di Minang itu total. Kalau suku A yang berbuat, sesuku itu yang jadi rusak. Nah, tentu hal ini menjadi perhatian kita," kata Nurnas.

Nurnas tak menampik, di kemudian hari akan ada kontroversi atas pengesahan rancangan peraturan itu, terutama dari pegiat hak asasi manusia (HAM). Namun, DPRD berupaya hal itu tidak terjadi, salah satunya dengan cara menghadirkan seluruh elemen, termasuk pemerhati HAM, dalam forum-forum sosialisasi seperti seminar. Rm

142 0

Artikel Terkait

Ada 155 Peritiwa Kebakaran yang Ditangani DPKP Pekanbaru, dari Bangunan Hingga Karhutla
Ada 155 Peritiwa Kebakaran yang Ditangani DPKP Pekanbaru, dari Bangunan Hingga Karhutla

Peristiwa

Ada 155 Peritiwa Kebakaran yang Ditangani DPKP Pekanbaru, dari Bangunan Hingga Karhutla

Peran Satgas Covid-19 Pekanbaru akan Diperkuat
Peran Satgas Covid-19 Pekanbaru akan Diperkuat

Peristiwa

Peran Satgas Covid-19 Pekanbaru akan Diperkuat

Perwako PHB, Wawako Ayat Tekankan Aktivitas Normal Namun Patuhi Prokes
Perwako PHB, Wawako Ayat Tekankan Aktivitas Normal Namun Patuhi Prokes

Peristiwa

Perwako PHB, Wawako Ayat Tekankan Aktivitas Normal Namun Patuhi Prokes

Artikel Lainnya

Libur Akhir Tahun Ada Pos Penjagaan Masuk Kota, Ini Penjelasan Sekdako Pekanbaru
Libur Akhir Tahun Ada Pos Penjagaan Masuk Kota, Ini Penjelasan Sekdako Pekanbaru

Peristiwa

Libur Akhir Tahun Ada Pos Penjagaan Masuk Kota, Ini Penjelasan Sekdako Pekanbaru

Ini Tugas Prioritas Wako Firdaus Bagi Sekdako M Jamil Usai Dilantik
Ini Tugas Prioritas Wako Firdaus Bagi Sekdako M Jamil Usai Dilantik

Peristiwa

Ini Tugas Prioritas Wako Firdaus Bagi Sekdako M Jamil Usai Dilantik

Kadis PUPR Sebut Masterplan Penanganan Banjir Pekanbaru Rampung
Kadis PUPR Sebut Masterplan Penanganan Banjir Pekanbaru Rampung

Peristiwa

Kadis PUPR Sebut Masterplan Penanganan Banjir Pekanbaru Rampung

Komentar