Remahan.com

Sumatera Barat Akan Sahkan Peraturan Khusus Perzinahan dan LGBT

REMAHAN.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat berusaha merampungkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat karena ditargetkan disahkan pada awal Februari 2020.

Awalnya rancangan peraturan itu berisi 61 pasal tetapi akan ditambah menjadi 69 pasal. Dua pasal di antaranya, yakni pasal 26 dan pasal 27, mengatur tentang perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dan perzinaan.

DPRD mengklaim, dua pasal khusus dalam rancangan peraturan itu untuk menjawab kegelisahan masyarakat tentang persoalan LGBT dan perzinaan di Sumatera Barat karena kedua masalah dianggap menjadi perhatian publik akhir-akhir ini.

Menurut Ketua Pembahas Rancangan Perda itu, M Nurnas, pembahasan tentang LGBT merujuk pada peraturan perundang-undangan yang disebut "kelompok minoritas". DPRD Sumatera Barat menyelaraskan frasa itu ke dalam permasalahan LGBT yang juga dianggap kelompok minoritas.

Baca: Bupati Pelalawan HM Harris Salurkan BLT Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19

"Dan ini harus menjadi perhatian bagi kita di provinsi Sumbar, yang konon kabarnya cukup tinggi angka estimasi sebarannya (LGBT)," kata Nurnas seperti dimuat Viva.co.id, Kamis, 16 Januari 2020.

Dalam rancangan peraturan itu, Satuan Polisi Pamong Praja diberi kewenangan tidak hanya menangkap atau menindak, melainkan mencegah dan membina agar komunitas LGBT itu dikembalikan hingga normal. Sebab, menurut Dinas Kesehatan, dokter dan para ahli, perilaku menyimpang bisa diobati.

Nurnas mengingatkan, rancangan perda itu tak murni mengatur tentang LGBT, melainkan masuk dalam masalah ketertiban masyarakat dan, karena itu, dinamai Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Mengenai pasal yang mengatur tentang perzinaan, menurutnya, merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, jika di KUHP disebut orang yang bekeluarga yang berbuat, di Perda itu mengatur juga perilaku kalangan muda.

Baca: Bupati HM Harris Panen Raya Serta Serahkan BLT-DD Bersama Ketua DPRD dan Kepala OPD

"Jadi, ada hubungannya dengan perilaku orang yang berada di luar yang bekeluarga. Hukum di Minang itu tidak individu; hukum di Minang itu total. Kalau suku A yang berbuat, sesuku itu yang jadi rusak. Nah, tentu hal ini menjadi perhatian kita," kata Nurnas.

Nurnas tak menampik, di kemudian hari akan ada kontroversi atas pengesahan rancangan peraturan itu, terutama dari pegiat hak asasi manusia (HAM). Namun, DPRD berupaya hal itu tidak terjadi, salah satunya dengan cara menghadirkan seluruh elemen, termasuk pemerhati HAM, dalam forum-forum sosialisasi seperti seminar. Rm

123 0

Artikel Terkait

Pihak Kemenko Perekonomian Bantah Ruangguru Dapat Proyek Rp 5,6 Triliun
Pihak Kemenko Perekonomian Bantah Ruangguru Dapat Proyek Rp 5,6 Triliun

Peristiwa

Pihak Kemenko Perekonomian Bantah Ruangguru Dapat Proyek Rp 5,6 Triliun

Nelayan Rohil Bakar Kapal Tangkap Ikan dari Sumut
Nelayan Rohil Bakar Kapal Tangkap Ikan dari Sumut

Peristiwa

Nelayan Rohil Bakar Kapal Tangkap Ikan dari Sumut

Diduga Masalah Warisan, Paman Bacok Keponakannya
Diduga Masalah Warisan, Paman Bacok Keponakannya

Peristiwa

Diduga Masalah Warisan, Paman Bacok Keponakannya

Artikel Lainnya

Pesta di Tengah Karantina Wilayah, Tersangka: Kami Pelopor Anti-Lockdown
Pesta di Tengah Karantina Wilayah, Tersangka: Kami Pelopor Anti-Lockdown

Peristiwa

Pesta di Tengah Karantina Wilayah, Tersangka: Kami Pelopor Anti-Lockdown

Tenaga Medis Satu Keluarga Dibacok
Tenaga Medis Satu Keluarga Dibacok

Peristiwa

Tenaga Medis Satu Keluarga Dibacok

Bandar Narkoba Pemilik Harta Triliunan Rupiah Dituntut Hukuman Mati
Bandar Narkoba Pemilik Harta Triliunan Rupiah Dituntut Hukuman Mati

Peristiwa

Bandar Narkoba Pemilik Harta Triliunan Rupiah Dituntut Hukuman Mati

Komentar