Remahan.com

Terkait Aturan Lampu Kendaraan, Dua Mahasiswa Ajukan Gugatan ke MK

REMAHAN.com - Dua mahasiswa Universitas Kristen (UKI) Jakarta, Eliadu Hulu dan dan Ruben Saputra mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya mengajukan gugatan usai merasa janggal dengan aturan yang tertuang pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LAJ).

Sebelumnya kedua mahasiswa hukum itu ditilang pada 8 Juli 2019, sekira pukul 09.00, oleh Polisi Lalu Lintas di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Polisi menilang keduanya gegara lampu yang tak dinyalakan.

Dengan logika pikir yang dia pakai, Eliadi pun mempertanyakan alasan polisi mewajibkannya menyalakan lampu. Padahal matahari sudah muncul, sehingga dirasa tak diperlukan lagi menyalakan lampu.

Walaupun di atas kertas, aturan itu sudah disahkan melalui Pasal 197 ayat 2, dan Pasal 293 ayat 2 UU LLAJ.

Baca: Bupati Pelalawan HM Harris Salurkan BLT Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19

Dua mahasiswa ini seperti dimuat Viva.co.id dalam salinan berkas permohonan yang dikutip melalui situs MK, Jumat 10 Januari 2020, lalu mempertanyakan kenapa Presiden Joko Widodo dibiarkan saat menaiki motor tanpa lampu yang menyala. Padahal, kata mereka, Jokowi selaku kepala pemerintahan ikut merancang UU tersebut, sebagaimana Pasal 20 ayat 2 UUD 1945.

"Ini telah melanggar asas kesamaan di mata hukum (equility before the law) yang terdapat dalam Pasal 27 UUD 1945," sebutnya.

Contoh itu dia berikan pada Presidan Joko Widodo saat mengemudikan sepeda motor di Jalan Sudirman, Kebun Nanas, Tangerang, Banten, yang tidak menyalakan lampu utama pada sepeda motor yang digunakannya, pada Minggu, 4 November 2018 pukul 06.20 WIB lalu.

"Namun tidak dilakukan penindakan langsung (tilang) oleh pihak kepolisian," katanya.

Baca: Bupati HM Harris Panen Raya Serta Serahkan BLT-DD Bersama Ketua DPRD dan Kepala OPD

Sekadar diketahui, keduanya melakukan pengajuan gugatan lantaran bagian dari generasi penegak hukum yang sudah sepantasnya mengkritik tiap norma yang tidak bermanfaat dan tidak sesuai dengan UUD, serta berpotensi merugikan dan meresahkan masyarakat luas.

Sejauh ini permohonan gugatan sudah diajukan ke MK pada 7 Januari 2019 lalu dan masih diperiksa bagian registrasi. Rm

105 0

Artikel Terkait

Pihak Kemenko Perekonomian Bantah Ruangguru Dapat Proyek Rp 5,6 Triliun
Pihak Kemenko Perekonomian Bantah Ruangguru Dapat Proyek Rp 5,6 Triliun

Peristiwa

Pihak Kemenko Perekonomian Bantah Ruangguru Dapat Proyek Rp 5,6 Triliun

Nelayan Rohil Bakar Kapal Tangkap Ikan dari Sumut
Nelayan Rohil Bakar Kapal Tangkap Ikan dari Sumut

Peristiwa

Nelayan Rohil Bakar Kapal Tangkap Ikan dari Sumut

Diduga Masalah Warisan, Paman Bacok Keponakannya
Diduga Masalah Warisan, Paman Bacok Keponakannya

Peristiwa

Diduga Masalah Warisan, Paman Bacok Keponakannya

Artikel Lainnya

Pesta di Tengah Karantina Wilayah, Tersangka: Kami Pelopor Anti-Lockdown
Pesta di Tengah Karantina Wilayah, Tersangka: Kami Pelopor Anti-Lockdown

Peristiwa

Pesta di Tengah Karantina Wilayah, Tersangka: Kami Pelopor Anti-Lockdown

Tenaga Medis Satu Keluarga Dibacok
Tenaga Medis Satu Keluarga Dibacok

Peristiwa

Tenaga Medis Satu Keluarga Dibacok

Bandar Narkoba Pemilik Harta Triliunan Rupiah Dituntut Hukuman Mati
Bandar Narkoba Pemilik Harta Triliunan Rupiah Dituntut Hukuman Mati

Peristiwa

Bandar Narkoba Pemilik Harta Triliunan Rupiah Dituntut Hukuman Mati

Komentar