Remahan.com

YLBHI Nilai Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Saat Corona

REMAHAN.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menganggap langkah polisi menindak kerumunan warga adalah perbuatan semena-mena dan melawan hukum. Hal ini diungkapkan berdasar perundang-undangan yang mengatur penanggulangan pemerintah terhadap wabah, seperti Covid-19 atau virus corona.

YLBHI menekankan pihaknya mendukung upaya social distancing yang dilakukan untuk menekan penyebaran corona. Namun penegasannya terhadap masyarakat perlu aturan yang konkret.

Salah satunya mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU itu diatur bahwa penetapan status kesehatan masyarakat adalah wewenang Presiden.

Selain itu, sebelum status darurat kesehatan ditetapkan, presiden perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara penetapan dan pencabutan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Baca: Bupati Pelalawan HM Harris Salurkan BLT Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19

"Saat ini hanya ada Keppres tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan. Apabila Presiden melarang daerah melakukan lockdown karena wewenang ada pada dirinya, sungguh aneh Presiden membiarkan status darurat dikeluarkan SK Kepala BNPB dan tidak mengambil tanggung jawab sesuai UU untuk menetapkannya," ujar keterangan pers YLBHI, Ahad (29/3).

Dalam PP yang dimaksud, bakal diatur mengenai langkah pemerintah terkait karantina, baik itu karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah hingga pembatasan sosial. Artinya PP juga mengatur mekanisme patroli yang belakangan dilakukan aparat keamanan.

Sedangkan hingga kini belum ada aturan resmi yang mengatur mekanisme pembubaran massa untuk menekan wabah. Aksi pembubaran mulai dilakukan setelah Maklumat Kepala Kepolisian Negara RI no.Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona Covid-19 dikeluarkan 19 Maret lalu.

Selain perkara mekanisme, PP juga harus menjamin hak rakyat sehingga menghindari tindakan sewenang-wenang. Hal ini sesuai dengan UU No. 122 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Baca: Bupati HM Harris Panen Raya Serta Serahkan BLT-DD Bersama Ketua DPRD dan Kepala OPD

Pada Pasal 4 UU tersebut diatur bahwa dalam keadaan darurat yang mengancam bangsa, pemerintah tidak boleh mengambil langkah yang bertentangan dengan hukum internasional dan mengandung diskriminasi.

"Oleh karena itu mengkriminalkan rakyat hanya berdasarkan maklumat dan belum ada penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dari Pemerintah adalah perbuatan semena-mena dan melawan hukum," ujar keterangan tersebut. Rm

144 0

Artikel Terkait

Pihak Kemenko Perekonomian Bantah Ruangguru Dapat Proyek Rp 5,6 Triliun
Pihak Kemenko Perekonomian Bantah Ruangguru Dapat Proyek Rp 5,6 Triliun

Peristiwa

Pihak Kemenko Perekonomian Bantah Ruangguru Dapat Proyek Rp 5,6 Triliun

Nelayan Rohil Bakar Kapal Tangkap Ikan dari Sumut
Nelayan Rohil Bakar Kapal Tangkap Ikan dari Sumut

Peristiwa

Nelayan Rohil Bakar Kapal Tangkap Ikan dari Sumut

Diduga Masalah Warisan, Paman Bacok Keponakannya
Diduga Masalah Warisan, Paman Bacok Keponakannya

Peristiwa

Diduga Masalah Warisan, Paman Bacok Keponakannya

Artikel Lainnya

Pesta di Tengah Karantina Wilayah, Tersangka: Kami Pelopor Anti-Lockdown
Pesta di Tengah Karantina Wilayah, Tersangka: Kami Pelopor Anti-Lockdown

Peristiwa

Pesta di Tengah Karantina Wilayah, Tersangka: Kami Pelopor Anti-Lockdown

Tenaga Medis Satu Keluarga Dibacok
Tenaga Medis Satu Keluarga Dibacok

Peristiwa

Tenaga Medis Satu Keluarga Dibacok

Bandar Narkoba Pemilik Harta Triliunan Rupiah Dituntut Hukuman Mati
Bandar Narkoba Pemilik Harta Triliunan Rupiah Dituntut Hukuman Mati

Peristiwa

Bandar Narkoba Pemilik Harta Triliunan Rupiah Dituntut Hukuman Mati

Komentar