Remahan.com

YLBHI Nilai Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Saat Corona

REMAHAN.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menganggap langkah polisi menindak kerumunan warga adalah perbuatan semena-mena dan melawan hukum. Hal ini diungkapkan berdasar perundang-undangan yang mengatur penanggulangan pemerintah terhadap wabah, seperti Covid-19 atau virus corona.

YLBHI menekankan pihaknya mendukung upaya social distancing yang dilakukan untuk menekan penyebaran corona. Namun penegasannya terhadap masyarakat perlu aturan yang konkret.

Salah satunya mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU itu diatur bahwa penetapan status kesehatan masyarakat adalah wewenang Presiden.

Selain itu, sebelum status darurat kesehatan ditetapkan, presiden perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara penetapan dan pencabutan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Baca: Ini Pesan Khusus Sekdako M Jamil pada Kadisdik Pekanbaru

"Saat ini hanya ada Keppres tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan. Apabila Presiden melarang daerah melakukan lockdown karena wewenang ada pada dirinya, sungguh aneh Presiden membiarkan status darurat dikeluarkan SK Kepala BNPB dan tidak mengambil tanggung jawab sesuai UU untuk menetapkannya," ujar keterangan pers YLBHI, Ahad (29/3).

Dalam PP yang dimaksud, bakal diatur mengenai langkah pemerintah terkait karantina, baik itu karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah hingga pembatasan sosial. Artinya PP juga mengatur mekanisme patroli yang belakangan dilakukan aparat keamanan.

Sedangkan hingga kini belum ada aturan resmi yang mengatur mekanisme pembubaran massa untuk menekan wabah. Aksi pembubaran mulai dilakukan setelah Maklumat Kepala Kepolisian Negara RI no.Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona Covid-19 dikeluarkan 19 Maret lalu.

Selain perkara mekanisme, PP juga harus menjamin hak rakyat sehingga menghindari tindakan sewenang-wenang. Hal ini sesuai dengan UU No. 122 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Baca: Razia Prokes di Pekanbaru Masih Berlanjut, Ini Penjelasan Kasatpol PP

Pada Pasal 4 UU tersebut diatur bahwa dalam keadaan darurat yang mengancam bangsa, pemerintah tidak boleh mengambil langkah yang bertentangan dengan hukum internasional dan mengandung diskriminasi.

"Oleh karena itu mengkriminalkan rakyat hanya berdasarkan maklumat dan belum ada penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dari Pemerintah adalah perbuatan semena-mena dan melawan hukum," ujar keterangan tersebut. Rm

189 0

Artikel Terkait

Ada 155 Peritiwa Kebakaran yang Ditangani DPKP Pekanbaru, dari Bangunan Hingga Karhutla
Ada 155 Peritiwa Kebakaran yang Ditangani DPKP Pekanbaru, dari Bangunan Hingga Karhutla

Peristiwa

Ada 155 Peritiwa Kebakaran yang Ditangani DPKP Pekanbaru, dari Bangunan Hingga Karhutla

Peran Satgas Covid-19 Pekanbaru akan Diperkuat
Peran Satgas Covid-19 Pekanbaru akan Diperkuat

Peristiwa

Peran Satgas Covid-19 Pekanbaru akan Diperkuat

Perwako PHB, Wawako Ayat Tekankan Aktivitas Normal Namun Patuhi Prokes
Perwako PHB, Wawako Ayat Tekankan Aktivitas Normal Namun Patuhi Prokes

Peristiwa

Perwako PHB, Wawako Ayat Tekankan Aktivitas Normal Namun Patuhi Prokes

Artikel Lainnya

Libur Akhir Tahun Ada Pos Penjagaan Masuk Kota, Ini Penjelasan Sekdako Pekanbaru
Libur Akhir Tahun Ada Pos Penjagaan Masuk Kota, Ini Penjelasan Sekdako Pekanbaru

Peristiwa

Libur Akhir Tahun Ada Pos Penjagaan Masuk Kota, Ini Penjelasan Sekdako Pekanbaru

Ini Tugas Prioritas Wako Firdaus Bagi Sekdako M Jamil Usai Dilantik
Ini Tugas Prioritas Wako Firdaus Bagi Sekdako M Jamil Usai Dilantik

Peristiwa

Ini Tugas Prioritas Wako Firdaus Bagi Sekdako M Jamil Usai Dilantik

Kadis PUPR Sebut Masterplan Penanganan Banjir Pekanbaru Rampung
Kadis PUPR Sebut Masterplan Penanganan Banjir Pekanbaru Rampung

Peristiwa

Kadis PUPR Sebut Masterplan Penanganan Banjir Pekanbaru Rampung

Komentar